Welcome

"Membangun Gerakan Bersama Dalam Menghadapi Persoalan Kesejahteraan Masyarakat dan Lingkungan Ekosistem Hutan dan Lahan Gambut"

Minggu, 14 Desember 2014

Inovasi Sederhana dalam Memanfaatkan Air Gambut



Sistem penyaringan air gambut dengan menggunakan metode grafitasi dan zig-zag flow

 JMGRiau.blogspot.com, Pekanbaru- Hidup di daerah pesisir dan pulau-pulau yang berlahan gambut menjadi sebuah tantangan berat yang harus dihadapi masyarakat lokal untuk bertahan hidup, mulai dari pengelolaan lahan yang kurang subur dibandingkan dengan tanah mineral, bahkan ancaman yang selalu mengintai jika lahan gambut tersebut rusak. Tetapi lebih dari satu abad masyarakat yang tinggal di daerah lahan gambut telah menunjukkan bahwa mereka mampu bertahan hidup dan mengelola lahan gambut dengan kearifan lokal menjadi lahan-lahan perkebunan yang menjadi tumpuan mereka hingga saat ini.
Salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dan pulau berlahan gambut adalah sulitnya mendapatkan air bersih, selama ini masyarakat hanya mengandalkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Jadi jangan heran bila kita lihat disetiap rumah di daerah pulau berlahan gambut banyak menyediakan tempat tadahan air hujan, mulai dari tempayan batu, drum plastik bekas chemical, dan tangki fiber. Sementara air hujan bukanlah air yang bagus untuk dikonsumsi, tetapi masyarakat tidak punya pilihan selain bergantung pada air hujan. Namun permasalahan lain timbul disaat musim kemarau tiba, ketika ketersedian air hujan habis dan musim kemarau masih panjang. Jika sudah seperti ini, masyarakat tetap mengandalkan air gambut untuk memenuhi kebutuhan airnya mulai dari mandi, mencuci, masak, bahkan untuk air minum. Air gambut yang berwarna seperti air teh yang pekat menjadi masalah tersendiri saat untuk mencuci pakaian, terlebih lagi pakaian yang berwarna putih. Sementara jika direbus untuk air minum, air gambut menimbulkan rasa yang sangat asam karena air gambut mempunyai kadar keasaman yang sangat tinggi. Sebagian masyarakat yang mampu sudah banyak yang mencoba membuat sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih, namun hasilnya juga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena daerah pesisir dan pulau-pulau dengan lahan gambut yang dikelilingi oleh laut, membuat air tanah dengan kedalaman 30-50 meter sudah dipengaruhi oleh air laut. Sehingga air yang dihasilkan dari sumur bor rata-rata asin seperti air laut.
Menyikapi permasalahan tersebut, Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) bersama dengan pihak Universitas Riau yang dipimpin oleh Dr. Ady Prayitno ( Dosen Teknik UR) melakukan riset untuk membuat alat dan cara sederhana untuk proses penyaringan air gambut sehingga menghasilkan air bersih. Dengan peralatan sederhana ini, diharapkan masyarakat yang tinggal di daerah gambut bisa belajar dan mampu membuat peralatan tersebut dengan harga yang murah. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak lagi bergantung pada air hujan untuk kebutuhan air bersihnya. 
Dr. Ady Prayitno saat menjelaskan teknik penyaringan air gambut kepada masyarakat Desa Sungai Tohor.

Sampel air gambut dan sampel air yang telah melalui proses penyaringan
Untuk itu pada tanggal 03 sampai tanggal 05 Desember 2014 yang lalu, Tim dari Universitas Riau yang dipimpin oleh Dr. Ady Prayitno bersama Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) memberikan pelatihan dan penjelasan tentang teknik penyaringan air gambut di Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti. Alat penyaringan tersebut terdiri dari beberapa buah tabung yang terbuat dari potongan pipa yang didalamnya berisi pasir, kerikil, dan karbon aktif yang disusun dengan teknik tertentu sehingga menjadi sebuah alat penyaring. Oleh Dr. Ady Prayitno sistem penyaringan ini diberi nama “Sistem Penyaringan Air Gambut Dengan Menggunakan Metode Grafitasi dan Zig-zag Flow”.(AS)

Sabtu, 13 Desember 2014

Serobot Lahan Masyarakat, Koperasi Meranti Mas dilaporkan ke Polres Pelalawan dan Ombudsman RI


Perwakilan masyarakat mendatangi Kantor Ombudsman RI Perwakilan Riau untuk menyampaikan tembusan surat yang dikirim ke Polres Pelalawan dan membicarakan banyak hal yang ada di Teluk Meranti
Perwakilan Masyarakat Teluk Meranti mendatangi Kantor Ombudsman RI perwakilan Riau
JMGRiau.blogspot.com, Teluk Meranti, Pelalawan- Hari ini 10 Desember 2014, perwakilan masyarakat Kelurahan Teluk Meranti menyurati Polres Pelalawan terkait dengan belum adanya tindak lanjut atas aktifitas penyerobotan Koperasi meranti Mas dilahan masyarakat seluas 600 ha di Suak Tunggul Kelurahan Teluk Meranti.
“Surat ini kami buat berdasarkan atas tanggapan Bapak Kapolsek Teluk Meranti pada hari Rabu Tanggal 24 September 2014 ketika masyarakat melakukan aksi protes di areal yang digarap Koperasi Meranti Mas, beliau mengatakan tidak ada aktivitas di lahan sengketa yang terletak di Suak Tunggul Kelurahan Teluk Meranti sebelum ada penyelesaian dengan masyarakat. Tetapi kenyataannya saat koperasi itu masih melakukan aktivitas di lahan tersebut, sementara legalita perizinan koperasi ini tidak jelas dan tidak pernah ada sosialisasi di masyarakat alias “abal-abal”. Dan pada hari selasa Tanggal 18 November 2014 yang lalu, perwakilan masyarakat sempat menemui Kapolsek Teluk Meranti dengan tujuan melapor secara resmi tentang penyerobotan lahan dan pengrusakan jembatan yang dibuat masyarakat di areal yang berkonflik, tapi Kapolsek Teluk Meranti tidak bisa menerima laporan tersebut dengan alasan Polsek Teluk Meranti belum depenitif". ungkap Efendi masyarakat Kelurahan Teluk Meranti.

Karena merasa laporan ke Polsek Teluk Meranti tidak ditanggapi, maka kami atas nama masyarakat Teluk Meranti mengadukan masalah ini ke Polres Pelalawan agar konflik antara masyarakat dengan Koperasi Meranti Mas dan juga cukong yang ikut bermain, cepat terselesaikan. Lanjut Fendi.


Surat untuk Polres Pelalawan ini juga ditembuskan ke Kementrian Agraria dan Tata Ruang, Polda Riau, Bupati Pelalawan dan Lembaga NGO/LSM/LBH, Dinas Perkebunan Prov Riau, dan juga Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau  agar ini menjadi perhatian bersama. Tembusan Ke Ombudsman disampaikan langsung oleh perwakilan masyarakat Kelurahan Teluk Meranti dengan mendatangi langsung Kantor Ombudsman Perwakilan Riau yang beralamat di Komplek Mega Asri Green Office Blok A No. 07 Jl. Arifin Ahmad-Pekanbaru dan diterima oleh Bapak Bambang Pratama, SH sebagai Asisten Ombudsman RI. Dalam kesempatan tersebut juga perwakilan masyarakat berdiskusi dengan pihak Ombudsman terkait beberapa persoalan yang ada di Kelurahan Teluk Meranti.
Sementara itu Koordinator Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) Kabupaten Pelalawan, Heri Yanto, yang mendampingi perwakilan masyarakat, menanggapi bahwa persoalan ini bertele-tele dan pihak pemerintah dari Kabupaten, Kecamatan dan Lurah seolah-olah melakukan pembiaran terhadap persoalan masyarakat, hal ini terjadi karena adanya indikasi “main mata” antara pengusaha yaitu Koperasi Meranti Mas, cukong tanah dengan pihak-pihak yang seharusnya serius mencari solusi dan penengah atas konflik ini.


Sebelumnya, bertepatan dengan Hari Tani Nasional (HTN) tanggal 24 September 2014 yang lalu ratusan masyarakat Kelurahan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan-Riau mengadakan aksi protes terhadap Koperasi Meranti Emas yang melakukan pengolahan lahan milik masyarakat seluas lebih kurang 3000 Hektare secara illegal. Aksi ini dilakukan secara damai oleh masyarakat dilokasi kerja Koperasi Meranti Emas tepatnya di Suak Tunggul Kelurahan Teluk Meranti.
Sengketa lahan ini sudah berlangsung lama sejak tahun 2009, ketika itu pihak koperasi mulai menggali kanal dan merusak gambut untuk ditanamai sawit hingga kini, ini bukan kali pertama masyarakat mengadakan protes terhadap koperasi namun tidak pernah diindahkkan. Koperasi Meranti Emas ini beroperasi tanpa legalitas yang jelas, dan tidak pernah mengadakan sosialisasi dengan masyarakat. Padahal lahan seluas lebih kurang 3000 Hektare tersebut sudah ditunjuk sebagai areal percetakan sawah untuk masyarakat Kelurahan Teluk Meranti sejak tahun 2006 oleh Pemkab Pelalawan. “Penjelasan Fendi masyarakat Teluk Meranti”
Dalam aksi protes ini masyarakat meminta agar Koperasi Meranti Emas tidak lagi melakukan aktivitas dilahan milik masyarakat Kelurahan Teluk Meranti yang terletak di Suak Tunggul, kemudian masyarakat meminta agar seluruh alat berat dan sarana penunjang kerja yang digunakan untuk mengolah lahan tersebut ditarik keluar dalam waktu secepatnya, kemudian masyarakat akan menduduki lahan tersebut apabila pihak koperasi tidak bersedia memenuhi permintaan tersebut. Keterangan H.Rusman Tokoh Masyarakat Teluk Meranti.

Jumat, 12 Desember 2014

Lahan Perkebunan diserobot PT. RAPP, masyarakat Kelurahan Teluk Belitung datangi Kantor Bupati



 
JMGRiau.blogspot.com, Pulau Padang- Masyarakat Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau datangi kantor Bupati jalan Dorak Selatpanjang, Rabu (10/12). Kehadiran masyarakat Teluk Belitung kali ini merupakan langkah yang diambil guna mendapat jalan keluar dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti untuk menyelesaikan permasalahan tapal batas partisipatif antara Wilayah Teluk Belitung dan konsesi PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Pulau Padang Sejumlah warga Teluk Belitung merasa resah. Pasalnya lahan-lahan perkebunan mereka digarap oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Mereka meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti segera membantu mengatasi itu.
 "Masyarakat kami sangat resah. Soalnya kebun-kebun kami sudah digarap oleh PT RAPP. Bahkan sudah dibuat kanal diatas kebun kami. Sementara surat yang kami kirim ke Pemkab Meranti terkait pengaduan persoalan tersebut tak kunjung dibalas," ungkap Ketua LAMR Kecamatan Merbau, A Gafar.
Rapat itu sendiri dilaksanakan untuk membahas persoalan pengaduan sejumlah warga di Kelurahan Teluk Belitung yang mengeluhkan lahan perkebunannya digarap perusahaan HTI tersebut. Rombongan warga Teluk Belitung tersebut dipimpin oleh Camat Merbau, Wan Abdul Malik, Kapolsek Merbau, AKP Syahrudin Tanjung, Danramil 12 Merbau, Hasan Ibrahim, LurahTeluk Belitung, Kamsiatun S Hum dan sejumlah warga Teluk Belitung yang kebunnya telah digarap oleh PT RAPP.
Rapat dipimpin oleh Asisten I Setdakab, Syafil Nawawi didampingi Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem), H Yulizar S Sos MSi.
Camat Merbau, Wan Abdul Malik. Dia mengatakan bahwa pihak RAPP suah membangun kanal di lahan milik masyarakat. Oleh karena itu dia meminta kepada Dinas Kehutanan agar dapat turun ke Merbau, sehingga secara teknis dapat membantu menyelesaikan persoalan tersebut sejak awal.

Kapolsek Merbau, AKP Syahrudin Tanjung bahwa dalam dua kali kunjungan tim dari Kabupaten bersama Upika Merbau beberapa waktu lalu sudah pernah melihat langsung batas wilayah Desa Bagan Melibut dengan Kelurahan Teluk Belitung. Namun saat ini batas tersebut sudah digarap oleh RAPP. "Saya sudah capek menahan masyarakat. Jadi bukan berarti kita tidak melihat legalitas RAPP, tapi melihat kepentingan yang lebih luas yakni kepentingan masyarakat," tegas Kapolsek Merbau.

Kabid Kehutanan, H Suemi yang hadir kemarin menungkapkan bahwa Izin RAPP melalui SK 180 tersebut terjadi tumpang tindih dengan areal Desa. "Jadi tim terpadu bisa memberikan solusi nantinya. Sebab lahan tersebut tumpang tindih antara lahan RAPP melalui Izin 180/Menhut-II/2013 dan lahan masyarakat," katanya.
Asisten I Setdakab, Syafril Nawawi berjanji akan membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Yang pasti jika saat ini telah didengar masukan dari satu pihak masyarakat bersama UPIKA Merbau, maka diagendakan selasa (16/12) nanti rapat kembali dilakukan dengan menghadirkan pihak Perusahaan.
  
Sementara itu Koordinator Wilayah kabupaten Kepulauan Meranti Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) Syahrudin, ditempat terpisah saat dihubungi via Hand Phon memberi tanggapan bahwa persoalan tapal batas ini merupakan ranahnya Pemkab Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memberikan solusi, terkait tumpang tindih lahan dan indikasi penyerobotan lahan garapan masyarakat ini merupakan bukti bahwa PT. RAPP dalam oprasionalnya banyak menimbulkan persoalan mulai dari legalitas perizinan maupun oprasionalnya di lapangan.
Ini sangat tidak sejalan dengan komitmen RAPP dalam pengelolaan hutan secara lestari atau SFMP (Sustainable Forest Management Policy). Seharusnya dengan komitmen tersebut mereka (RAPP) lebih menghormati hak masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga segala sesuatunya terkomunikasi dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan di masyarakat apa lagi sampai meresahkan masyarakat.
Kemudian persoalan yang ada akibat oprasional RAPP di Pulau Padang tidak cukup dengan inclav, kemitraan atau dengan program tanaman kehidupan. Secara menyeluruh perizinan IUPHHK-HTI di Pulau Padang harus di tinjau ulang, karena dari awal sudah bermasalah, ini merupakan wewenang pemerintah pusat, namun Pemkab Kepulauan Meranti juga harus proaktif dalam mendorong hal ini agar menjadi prioritas di pusat. Jika tidak maka Pemkab akan terus dipusingkan dengan persoalan konflik lahan ini.(rls)

Foto Hari Ini

Foto Hari Ini
Tual Sagu di Sungai Tohor Kab. Kepulauan Meranti

KEGIATAN JMGR

KEGIATAN JMGR
RAKER JMGR Oktober 2013